Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia

Mantan Presiden Mahkamah Konstitusi Jerman, Ernst- Wolfgang Böckenförde, pernah mengungkapkan sebuah adagium paradoksal yang menjelaskan relasi antara agama dan negara: “Der Staat lebt von Vorausetzungen, die er selbst nicht garantieren kann”– “negara hidup dari syarat-syarat yang tak dapat diciptakannya sendiri”.  Syarat-syarat  dimaksud  adalah  moralitas  substansial yang  membentuk  akhlak  warga.  Negara  membutuhkan  warga yang bermoral agar dapat menata sebuah kehidupan bersama dan membangun jaringan solidaritas. Solidaritas sosial tak pernah bertahan jika sebuah komunitas hanya diisi oleh para egois.

Akan tetapi kekuasaan negara tidak dapat menciptakan sendiri moralitas. Sebab jika hal tersebut terjadi negara akan terperosok ke dalam bahaya totalitarisme yang mengintervensi ranah privat dan membonsai kebebasan warganya. Moralitas sudah masuk dalam ranah masyarakat di mana agama, pendidikan, peguyuban-peguyuban dan organisasi-organisasi masyarakat sipil berkiprah. Kekerasan atas nama agama, intoleransi dan rezim moralitas merupakan patologi sosial yang berakar pada rancunya pemahaman tentang relasi antara agama dan negara.

Buku Negara, Agama dan HAM coba ikut memberikan kontribusi dalam diskursus tentang relasi antara agama dan negara yang berkembang di tanah air. Buku ini dapat dipublikasikan berkat  bantuan  dan  dorongan  dari  pelbagai  pihak.  Pertama- tama saya mengucapkan terima kasih berlimpah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Dirjen Bimas Katolik) Kementerian Agama RI yang telah membiayai penerbitan buku ini lewat bantuan dana penelitian. Terima kasih juga kepada civitas academica STFK Ledalero yang telah dan selalu menciptakan suasana akademis yang memungkinkan sebuah penelitian ilmiah berjalan. Harapan saya, buku ini dapat menjadi salah satu pemicu bagi  refleksi yang  mendalam  tentang  relasi  antara  agama  dan negara dalam Indonesia yang plural ini.